Koresponden Arabi21.com melaporkan dari lokasi pada Rabu malam (27/11/2019), tentara menutup semua pintu masuk dan keluar kota Najaf dan mengisolasinya dari bagian lain negara itu setelah tindakan anarkis massa.
Para pegawai misi diplomatik Iran di Najaf dilaporkan telah meninggalkan kota tersebut sepuluh menit sebelum aksi pembakaran. Mereka meninggalkan pergi dengan mendapat perlindungan ketat.
Pemerintah Najaf meliburkan seluruh kantor departemen pemerintah pada Kamis ini, kecuali departemen keamanan, kesehatan, dan layanan. Pemerintah lokal juga memberlakukan jam malam hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Para pengunjuk rasa berhasil masuk gedung konsulat setelah pasukan keamanan gagal menghalau mereka. Selain membakar, massa menurunkan bendera Iran dan diganti dengan bendera nasional Irak.
Demonstran menuduh Iran mengendalikan keputusan politik pemerintah mereka, yang dipimpin oleh Adel Abdul-Mahdi. Mereka juga menuduh faksi-faksi Syiah pro-Iran melakukan pembunuhan dan penculikan aktivis.
Sementara itu, militer menutup semua pintu masuk dan keluar kota Najaf pada Rabu malam. Kota itu diisolasi dari provinsi lain. Hal dilakukan menyusul aksi pembakaran gedung konsulat Iran, menurut ketarangan sumber perwira militer.
Pasukan militer tidak mengizinkan mobil masuk atau meninggalkan kota. Prosedur ini akan diterapkan sampai pemberitahuan lebih lanjut, sampai ketegangan di kota menjadi tenang.
Najaf adalah salah satu kota suci Syiah. Kota ini tempat tinggal ulama Syiah Irak, Ali Al-Sistani, yang telah berulang kali menyuarakan dukungan untuk protes rakyat.
Para pengunjuk rasa telah berulang kali mencoba menyerbu konsulat Iran di Karbala, provinsi tetangga, namun selalu gagal.
Baghdad dan provinsi-provinsi lainnya menyaksikan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintah sejak awal Oktober.
Protes termasuk kekerasan yang meluas, menyebabkan setidaknya 348 orang tewas dan 15.000 terluka, menurut sensus kantor berita Anadolu Agency dan berdasarkan angka-angka dari Komisi Hak Asasi Manusia parlemen, Komisi Hak Asasi Manusia (parlemen resmi), dan sumber-sumber medis dan hak asasi manusia.
Para pengunjuk rasa awalnya menuntut pekerjaan, peningkatan layanan dan perang melawan korupsi. Namun tak diduga, protes semakin meluas. Tuntutannya pun semakin banyak, termasuk tuntutan mundur para elit politik yang terlibat korupsi. kiblat.net
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: