Demonstrasi massa menyerukan perbaikan sistem pemerintahan, mengguncang ibukota Baghdad dan wilayah selatan dengan mayoritas Syiah sejak 1 Oktober 2019. Gerakan rakyat tersebut adalah yang terbesar dan paling mematikan di Irak dalam beberapa dekade terakhir.
Kerusuhan berdarah telah memicu keprihatinan serius dari PBB, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM), dan pemerintah Amerika Serikat (AS). Sehari sebelumnya, pemerintah AS menyerukan agar pemerintah Irak menghentikan kekerasan terhadap demonstran dan meloloskan reformasi pemilihan.
Setelah berminggu-minggu lumpuh, para pemimpin utama Irak tampaknya telah setuju untuk menjaga sistem itu tetap utuh. Tetapi PBB di Irak (UNAMI) mendesak mereka melakukan sejumlah perubahan.
Ini termasuk reformasi pemilihan dalam waktu dua minggu, penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas aksi kekerasan baru-baru ini, serta pejabat yang korup, dan disahkannya undang-undang anti-korupsi.
Pada Senin (11/11), Perwakilan Khusus untuk Sekretaris Jenderal UNAMI PBB untuk Irak Jeanine Hennis-Plasschaert bertemu otoritas tertinggi Syiah negara itu, Ayatollah Ali Sistani, di kota suci Najaf.
Hennis-Plasschaert mengatakan, kursi kekuasaan agama Syiah di Irak yang dikenal sebagai marjaiyah, telah menekankan demonstran damai tidak bisa pulang tanpa reformasi yang memadai untuk menjawab tuntutan mereka.
"Marjaiyah menyatakan keprihatinannya, kekuatan politik tidak cukup serius untuk melakukan reformasi semacam itu. Jika tiga otoritas, eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak mampu atau tidak mau melakukan reformasi ini dengan pasti, pasti ada cara untuk memikirkan pendekatan yang berbeda," tutur dia.
Tidak ada pernyataan yang dikaitkan langsung dengan Sistani (89) dan tidak pernah muncul di depan umum. Dalam ceramahnya baru-baru ini, yang disampaikan oleh seorang perwakilan, Sistani menggambarkan tuntutan para pemrotes sah dan menyerukan demonstrasi untuk ditangani dengan pembatasan.
Unjuk Rasa
Selama beberapa hari terakhir, puluhan pemrotes tewas saat pasukan keamanan menindak demonstran. Mereka telah membersihkan jalan-jalan dan alun-alun di Baghdad, di pusat pelabuhan Basra, dan kota selatan Nasiriyah, tempat empat pemrotes ditembak mati pada Minggu (10/11).
Pasukan keamanan di sana bahkan mengejar demonstran ke rumah sakit anak-anak dan menembakkan gas air mata di dalamnya. Hari berikutnya, pengunjuk rasa berjuang untuk keluar dalam jumlah besar di sana dan pasukan keamanan membuka kembali jalan-jalan di Basra. Dengan demikian menghambat upaya untuk melakukan aksi duduk di dekat markas provinsi.
Di Baghdad, putaran aksi terdengar di lingkungan yang dekat dengan kamp protes utama di Lapangan Tahrir. Namun ribuan demonstran kembali turun ke jalan di Hillah, Diwaniyah, dan Kut. Selain dari penumpasan itu, para aktivis dan petugas medis sukarela menggambarkan kampanye penangkapan dan intimidasi yang meluas yang dimaksudkan untuk menjauhkan mereka dari protes.
PBB telah mengingatkan, iklim kemarahan dan ketakutan telah terjadi dan Dewan HAM bertemu Senin malam untuk tinjauan berkala atas catatan hak asasi Irak. Sementara itu, Presiden Irak Barham Saleh bulan lalu telah mengusulkan pemungutan suara awal setelah reformasi. Tetapi saran itu tampaknya telah ditolak secara luas oleh kelas politik.
Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi menyatakan mereka sebagai ulama Moqtada Sadr yang tidak realistis. Bahkan Moqtada Sadr yang pertama kali menuntut pemilihan cepat yang diawasi oleh PBB, telah diam. investor.id
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: