Libanon dibebani oleh hutang besar tanpa pemerintahan yang berfungsi sejak Saad Hariri mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Oktober tahun lalu. Hariri mundur menyusul tekanan massa yang turun ke jalan berhari-hari memprotes praktik korupsi di pemerintahan, yang dipandang akar penyebab krisis.
Hizbullah, yang didukung Iran, dan sekutu-sekutu politiknya (termasuk Presiden Michel Aoun Diab) mencalonkan diri untuk memegang pemerintahan. Blok Syiah itu tampil setelah semua upaya mencapai kesepakatan dengan pemimpin blok Sunni Saad Hariri, yang bersekutu Barat dan negara-negara Teluk Arab, gagal.
Kabinet baru itu terdiri dari 20 menteri khusus, yang didukung oleh Hizbullah. Ekonom Ghazi Wazni ditunjuk untuk mengambil kursi Departemen Keuangan dengan dukungan Ketua Parlemen Nabih Berri. Nassif Hitti, mantan delegasi Libanon untuk Liga Negara-negara Arab, juga akan menduduki jabatan Menteri Luar Negeri dengan dukungan partai Gerakan Patriotik Bebas, yang didirikan Aoun.
Sumber Reuters di lingkaran pembentukan pemerintahan baru ini menggambarkan bahwa pemerintahan ini sebagai “Tim Penyelamat” teknokratis yang akan bekerja untuk memenuhi tuntutan para demonstran yang turun ke jalan sejak 17 Oktober. Kunjungan luar negeri pertama pemerintahan baru ini ke negara-negara Arab, termasuk Teluk.
Dia mengatakan akan cepat dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi tekanan ekonomi dan keuangan yang sangat besar.
Hassan Diab juga berjanji bahwa pemerintahnya akan mengatasi tuntutan para pemrotes dan mengeluarkan negara dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.
“Negara ini hidup dalam periode yang sulit dalam sejarahnya. Masalah-masalah menumpuk sampai mereka mengaburkan sinar harapan. Beberapa adegan terbangun dalam kesadaran kita akan tabu yang telah kita setujui untuk dimakamkan. Beberapa gambar mengingatkan kita akan lama tragedi yang kita pikir telah kita lupakan (mengacu pada perang saudara yang meletus lebih dari 15 tahun dan berakhir pada 1990), ” kata Diab dalam pidato deklarasi pemerintahan baru.
Pemerintah baru melibatkan enam wanita, untuk pertama kalinya dalam sejarah Lebanon.
Diab mengatakan, setiap menteri adalah teknokrat politik. Tetapi analis mengatakan peran Hizbullah dalam membentuk pemerintah berarti bahwa mereka akan berjuang untuk meyakinkan negara-negara asing untuk memberikan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan Libanon.
Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Arab mengklasifikasikan Hizbullah sebagai kelompok teroris.
“Tentu saja, tidak akan pernah menjadi tugas yang mudah bagi pemerintah semacam ini untuk membujuk dunia luar untuk membantu Lebanon,” kata Nabil Boumnassef, wakil pemimpin redaksi surat kabar An-Nahar, mengomentari pemerintahan baru Libanon itu.
Krisis Libanon
Kegagalan membentuk pemerintah meninggalkan Lebanon tanpa kepemimpinan atau rencana penyelamatan pada saat krisis memberikan pukulan hebat bagi Beirut.
Krisis likuiditas telah mendorong bank untuk membatasi akses ke deposito mereka dalam pound Lebanon dan mata uang asing, terutama dolar AS. Banyak orang Lebanon kehilangan pekerjaan, dan laju inflasi berlipat dua.
Krisis diperburuk pekan lalu, ketika ratusan orang terluka dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran.
Hariri dan Gerakan Al-Mustaqbal yang dipimpinnya tetap berada di luar pemerintah bersama partai anti-Hizbullah yang kuat dan Partai Sosialis Progresif yang dipimpin oleh pemimpin Druze, Walid Jumblatt.
Pembentukan pemerintah baru ini juga disambut dengan protes di beberapa daerah di Beirut, dengan diwarnai pembakaran ban bekas.
Salah satu tugas pertama pemerintah adalah masalah tunjangan utang negara di masa depan, termasuk $ 1,2 miliar obligasi yang jatuh tempo pada bulan Maret.
Pada hari Selasa, Dewan Dewan Pertukaran Lebanon mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengumumkan harga pembelian dolar AS, maksimum dua ribu pound Lebanon, dalam perjanjian dengan Gubernur Bank Sentral Libanon. Kiblat.net
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: