Cianjur -Pemkab Cianjur secara tegas melarang praktik kawin kontrak. Siapa saja sasarannya? Kebijakan itu dikeluarkan Pemkab Cianjur untuk mencegah praktik kawin kontrak lantaran maraknya wisatawan asing yang menyambangi Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman mengakui praktik kawin kontrak masih ada di wilayahnya.
Ia menilai praktik tersebut merugikan dan merendahkan perempuan di Cianjur. "Merasa berdosa jika dibiarkan, fatwa dari ulama memang tidak diperbolehkan. Makanya kita buat kebijakan larangannya, melalui Perbup (Peraturan Bupati)," ucap Herman saat ditemui di Pendopo Cianjur, Jalan Siti Jenab, Cianjur, Jumat (4/6/2021).
Menurutnya, larangan tersebut berlaku secara umum, baik untuk warga Cianjur, luar kota, hingga wisatawan asing. "Jadi tidak hanya untuk wisatawan asing, tapi berlaku untuk warga Cianjur juga," kata Herman.
Berkaitan sanksi kepada pelanggar kawin kontrak, Pemkab Cianjur masih menggodoknya agar penerapannya dapat memberikan efek jera. Sehingga, Herman menegaskan, tidak ada lagi praktik kawin kontrak di Cianjur.
Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Cianjur Lidya Indiyani Umar mengungkapkan pihaknya pada tahun ini menerima informasi tiga kasus kawin kontrak. "Kalau laporan tertulis belum ada, tapi yang konsul terkait anggota keluarganya yang bermasalah usai kawin kontrak ada tiga kasus," ucap Lidya.
Menurutnya, rata-rata kasus yang muncul itu ialah pihak perempuan yang hamil, kemudian ditinggalkan pasangannya lantaran sudah habis masa kawin kontraknya. "Ini yang jadi masalah utama, ada hak yang nantinya terabaikan. Apalagi jika pihak laki-lakinya merupakan warga negara asing. Ketika pulang ke negaranya, akan sulit untuk mencarinya," tutur Lidya.
"Makanya saya mendukung kebijakan larangan kawin kontrak ini, supaya tidak ada lagi praktik yang dapat merugikan dan merendahkan kaum perempuan," ujar Lidya menegaskan.
Sumber : detik dot com
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: